Seiring dengan diimplementasikannya rangkaian kebijakan strategis dalam pengembangan budidaya laut, baik dukungan langsung pemerintah maupun kerjasama dengan stakeholders terkait, pada kenyataannya upaya-upaya tersebut telah secara langsung mampu mendorong geliat aktivitas usaha budidaya laut di berbagai daerah. Beberapa potret keberhasiilan pengembangan budidaya laut dapat kita lihat antara lain sebagai berikut:
Kemitraan Usaha mampu mendorong keberlanjutan usaha Budidaya Kerapu di NTB
Menurut Manhan Rasuli salah satu pembudidaya kerapu di Teluk Batu Nampar Lombok Timur, budidaya ikan kerapu membutuhkan modal yang besar, sehingga mereka menginisiasi membudidayakan kerapu dengan pola berkelompok, sehingga akan mudah untuk membangun kemitraan dengan pihak lain atau pemilik modal. “ Bagi kami budidaya ikan kerapu merupakan investasi atau tabungan penghasilan, karena masa pemeliharaan yang cukup lama, maka kami upayakan untuk melakukan usaha ini secara berkelompok”, terang Manhan. Diakuinya, ikan kerapu bebek masih menjadi primadona dibudidayakan di teluk Batu Nampar, karena selain harganya sangat tinggi, pasarnyapun sudah pasti.
Lain halnya dengan upaya yang dilakukan UD. Bali Minatama salah satu perusahaan budidaya kerapu di Sumbawa, dimana dalam upaya mempercepat pengembangan usaha budidaya kerapu di masyarakat, pihak perusahaan menjalin kerjasama kemitraan dengan menerapkan pola segmentasi usaha. Pola segementasi usaha, menurut Carollus Wibowo pemilik UD. Bali Minatama adalah dalam rangka efesiensi dan memberikan kesempatan kpd masyarakat binaan mendapatkan nilai tambah pada setiap tingkatan/segmen ukuran ikan kerapu yang dibudidayakan. “Kita tahu usaha budidaya ikan kerapu membutuhkan investasi besar, sehingga masyarakat kecil tidak akan mampu berusaha, dengan kemitraan semacam ini, maka masyarakat akan mendapatkan nilai tambah pada masing-masing tahapan pembudidaya dengan tanpa mengeluarkan modal tinggi.
Pola ini juga telah secara nyata mampu mempercepat kapasitas usaha budidaya”, jelas Carollus saat memberikan paparan pada ajang Forum Budidaya Laut di Batam akhir tahun lalu. Ditambahkan Carollus pembudidaya mitra akan mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan, dimana nilai income tergantung prestasi. Ikan yang dipelihara akan dihargai Rp. 2 ribu per cm. Sampai Tahun 2013 jumlah unit KJA yang diusahakan melalui pola kemitraan dengan masyarakat telah mencapai lebih dari 649 unit, dari sebelumnya yang hanya 45 unit yaitu masing-masing tersebar di Sumberkima, Teluk Ekas Lombok Timur dan Sumbawa.
Pola kemitraan pada usaha budidaya kerapu menjadi suatu kebutuhan dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan budidaya laut yang secara langsung mendorong peran bagi pemberdayaan masyarakat pesisir. Pola-pola seperti ini perlu dijadikan model pada sentral-sentral produksi maupun pada kawasan pengembangan baru.
Demfarm Budidaya Kerapu mampu memicu penguatan kapasitas usaha budidaya masyarakat di Langkat, Sumatera Utara
Salah satu lokasi pengembangan Kerapu di wilayah barat adalah di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Sembilan, dimana Ditjen Perikanan Budidaya telah memberikan dukungan bantuan KJA Kerapu sebanyak 2 unit serta input produksi kepada kelompok pembudidaya Kerapu di Pulau Sembilan ini.
Awal tahun 2013, kawasan ini hanya terdiri dari 25 kelompok dengan jumlah unit lubang KJA sebanyak 31 lubang KJA, setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah sampai dengan tahun 2014 jumlah unit berkembang menjadi 69 lubang KJA. Begitu juga dengan perkembangan jumlah pembudidaya Kerapu, awalnya berjumlah 25 kelompok menjadi 35 kelompok pembudidaya Kerapu di Karamba Jaring Apung dan Karamba Jaring Tancap. Pelopor pengembangan budidaya Kerapu di lokasi ini salah satunya adalah Bpk. Rizal. Rizal telah lama mewarisi usaha budidaya ikan di KJA, namun baru diawal 2005 Rizal aktif dan intensif berusaha budidaya Kerapu. Sebagai mitra Rizal bekerjasama dengan Killy Chandra PT. Sumatera Budidaya Marine. Rizal dan Killy Chandra merupakan pelopor pengembangan Kerapu di Sumatera Utara, sekaligus sebagai pembina dan motivator para pembudidaya di Kabupaten Langkat dan sekitarnya.
Peran PT. Sumatera Budidaya Marine adalah sebagai Mitra, dimana memiliki pembudidaya – pembudidaya binaan dengan menerapkan sistem pembayaran pasca pemanenan. Killy Chandra mengembangkan kawasan budidaya Kerapu di KJA dengan menerapkan sistem Inti Plasma. Sama halnya dengan UD. Baliminatama pihak PT. Sumatera Budidaya Marine mengembangkan sistem usaha budidaya Kerapu melalui kemitraan dengan segementasi usaha. Melakukan pendederan Kerapu mulai dari ukuran 2 – 3 cm dibesarkan di tambak sampai dengan ukuran 400 gram selama 5 bulan. Kemudian dilakukan pembesaran selama 5 bulan di KJA sampai dengan ukuran 900 – 1.400 gram per ekor. Jenis kerapu yang dibudidayakan adalah Kerapu Cantang dan Kerapu Macan.
Animo masyyarakat untuk terjun melakukan budidaya kerapu seiring dengan kemitraan yang dibangun, memicu pengembangan budidaya rumput laut secara signifikan. Hal ini bisa terlihat sebagaimana di akui Rizal bahwa telah terjadi peningkatan produksi dari semula pada awal tahun 2013 sebesar 36 ton per tiga bulan menjadi 90 ton per tiga bulan, dengan nilai produksi diperkirakan 13,5 milyar per tiga bulan atau setara dengan 54 milyar pertahun. Nilai yang sangat besar sebagai penyumbang pundi-pundi devisa negara.
Dampak demfarm terhadap geliat usaha budidaya Kerapu di Situbondo
Berawal dari dukungan Ditjen Perikanaan Budidaya pada tahun 2012 untuk pengembangan demfarm di kawasan-kawasan potensial budidaya kerapu, dimana pada saat itu Kabupaten Situbondo mendapat alokasi demfarm sebanyak 2 unit yaitu pada Pokdakan Kerapu Jaya Abadi.
Sebagaimana disampaikan Agung, Ketua Pokdakan Agung Sembodo bahwa dirinya beserta anggota kelompok mengakui bahwa program demfarm sangat membantu mereka terutama ada dua sisi keuntungan yang mereka dapatkan, apalagi kontruksi KJA yang diberikan berbahan HDPE, yang tentunya mempunyai nilai ekonomis yang lama. Pertama, dengan adanya demfarm budidaya kerapu, pihaknya mengaku bahwa telah sangat terbantukan terutama dalam mendapatkan alternatf usaha yang selama ini menurut pengakuan mereka secara umum anggota kelompok masih mengandalkan kegiatan penangkapan ikan yang kian hari hasilnya tidak menentu. Kedua, pengembangan demfarm memberi pelajaran berharga bagi masyarakat akan penting pengelolaan usaha secara berkelompok, melalui pengelolaan bersama, maka akan mampu mempercepat penguatan kapastaas usaha mengingat usaha budidaya kerapu membutuhkan investasi yang besar dengan cashflow produksi yang lama.
Lebih lanjut Agung menambahkan bahwa sejak Tahun 2013 pada siklus pertama Pokdakan yang ia gawangi mampu menghasilkan produksi kerapu cantang ukuran konsumsi lebih kurang 7,3 ton dengan nilai produksi lebih kurang 511 juta rupiah. Bisa dibayangkan, saat ini kalau saja dibagi terhadap seluruh anggota Pokdakan, maka tidak kurang dari 50 juta rupiah per siklus masuk ke kantong masing-masing. Menurut mereka ini luar biasa, pendapatannya naik secara signifikan jika dibanding sebelumnya. Diakui Masyarakat sangat jauh jika mengandalkan profesi nelayan seperti dulu. Melalui manajemen usaha dan kelembagaan yang kuat, pihaknya saat ini telah mampu meningkatkan kapasitas usaha, ini dapat terlihat dari adanya penambahan jumlah lubang KJA hingga lebih dari 130 lubang dariawalnya sebanyak 16 lubang.
Bagi Agung dan kawan-kawan keberhasilannya sebagai buah kerja keras, diharapkan ke depan akan terus berkembang, dan bukan mustahil Situbondo akan menjaadi sentral produksi baru budidaya kerapu di Indonesia. “Kami optimis ini akan segera terwujud”, tandas Agung optimis.
Provinsi Bali dan Kepulauan Riau Sebagai Embrio Industri Kakap Nasional
Salah satu komoditas utama budidaya laut yang berpotensi untuk didorong menjadi sebuah industri adalah komoditas ikan Kakap. Demikian seperti yang diakui oleh Ketut Brewok pemilik PT. Bali Baramundi. Ketut menyampaikan bahwa komoditas kakap saat ini menjadi komoditas yang paling potensial untuk didorong menjadi sebuah industri. Menurutnya, input teknologi yang sudah dikuasai mulai dari pembenihan hingga pembesaran serta akses pasar yang lebih luas menjadi faktor utama bahwa komoditas ini kedepan sangat propektif untuk di kembangkan.
Walaupun saat ini diakui masyarakat kecil belum banyak terjun melakukan budidaya kakap, namun dirinya menilai melalui kerjasama kemitraan dengan masyarakat optimis ke depan usaha ini akan secara cepat menyebar ke masyarakat. Hal ini cukup masuk akal, dimana kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan mulai fokus pada pengembangan marikultur di perairan offshore.
PT. Bali Baramundi yang terletak di Gerokgak Kabupaten Buleleng sejak tahun 2012 telah mulai mengembangkan budidaya kakap skala industri dengan menerapkan wadah budidaya KJA Bundar (Circle cage). Menurutnya, inovasi KJA ini sangat layak untuk diterapkan pada perairan offshore dan secara nyata mampu meningkatkan produktivitas. Menurut Ketut, jika dihitung ada peningkatan produktivitas hingga lebih dari 30% dibanding menggunakan KJA konvensional. Ketut memberikan gambaran, bahwa saat ini per unit KJA bundar dengan diameter 20 meter mampu menampung hasil produksi dengan kapasitas 40 ton, dengan perkiraan nilai produksi hingga 2,4 milyar. Namun demikian, untuk efektifitas khusus untuk pembudidaya skala kecil diameter KJA 6 meter merupakan yang paling pas dan telah memenuhi standar kelayakan secara ekonomis.
Oleh karena itu, ditambahkan Ketut, ke depan pihaknya akan melibatkan masyarakat sekitar untuk berbudidaya melalui pola kemitraan. Dia berharap Pemerintah segera merealisasikan program kebijakan yang fokus pada bisnis marikultur khususnya dalam memberikan dukungan sarana kepada masyarakat, menurutnya jika ini mampu terealisasi pihaknya akan dengan mudah untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat, sebagai contoh misalnya dengan pola kemitraan segmentasi usaha dan lainnya.
Pengembangan budidaya kakap skala industri juga berkembang di Kepulauan Riau tepatnya di Kabupaten Bintan, yang diinisasi oleh PT. Indomarine. Perusahaan skala nasional ini menjadi salah satu produsen kakap hasil budidaya dengan tujuan pemasaran pangsa pasar ekspor. Seiring penetapan Kepulauan Riau sebaagai pilot project pengembangan marikultur nasional, maka peran swasta seperti perusahaan besar sangat dibutuhkan khususnya dalam memberikan akses kemudahan bagi masyarakat melalui kemitraan usaha yang berkesinambungan.
Melihat perkembangan usaha budidaya kakap yang cukup pesat di Bali dan Kepulauan Riau, maka saat ini kedua Provinsi ini telah menjadi embrio bagi pengembangan industri budidaya kakap nasional.
Potret keberhasilan budidaya laut di atas merupakan bagian contoh kecil dari keberhasilan budidaya laut nasional yang sekaligus menjadi sebuah harapan baru, bahwa ke depan seiring dengan pelaksanaan RPJMN ke-3 yang akan fokus terhadap pengembangan marikultur, maka industri marikultur akan mampu benar-benar terwujud, dengan berkaca pada kemajuan marikultur yang dilakukan Norwegia. Indonesia dengan segenap potensi sumberdaya laut, mempunyai peluang besar dalam menguasai pangsa pasar produk budidaya laut dunia, disamping pemenuhan kebutuhan domestik.
Komoditas Unggulan lain terus didorong
Tidak kalah menariknya, usaha budidaya ikan laut lainnya semisal Bawal Bintang, Kakap Lobster dan kerang mutiara saat ini mulai berkembang di masyarakat dan telah menjadi komoditas unggulan yang diminati pasar baik domestik maupun untuk kebutuhan ekspor. Tengok saja, usaha budidaya ikan bawal bintang telah mulai berkembang di Batam, Kepulauan seribu, Bintan, Lombok,Bali dan daerah lainnya. Sebagaimaa yang diakui Buntaran, Koordinator Instalasi BBL Lombok di Grupuk, bahwa saat ini permintaan bawal bintang untuk memasok kebutuhan restoran sudah mulai luas. Untuk di Lombok saja permintaan rutin selalu datang dari Bali sebagai pasar utama. Walaupun harga bawal bintang tidak semahal kerapu, yaitu berkisar 50 ribu rupiah per kilogram, namun karena masa pemeliharaan yang tidak terlalu lama, menjadikan komoditas ini cukup diminati oleh masyarakat pembudidaya. Adapun usaha budidaya bawal bintang skala besar/industri saat ini masih tersentral di beberapa lokasi seperti Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau, namun demikian seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pasar untuk komoditas ini baik domestik maupun ekspor, maka ke depan pengembangan industri budidaya bawal bintang sangat prospektif.
Untuk usaha budidaya lobster seperti di NTB misalnya, walaupun pada beberapa waktu lalu aktivitas usaha budidaya lobster sempat terkendala oleh tingginya harga benih lobster di tingkat pengumpul benih seiring dengan meningkatnya kebutuhan benih uuntuk ekspor, namun geliat usaha budidaya lobster saat ini lambat laun telah mulai nampak seiring dengan harga benih yang mulai normal. NTB terutama Lombok Tengah sebagai sentral produksi benih alam, keberadaannya perlu dijaga kelestariannya yaitu melalui sistem penangkapan yang selektif dan lestari. Peran riset dan perekayasaan terkait pengembangan usaha lobster dari sejak pebenihan hingga pembesaraan terus dilakukan khususnya di Balai Budidaya Laut Lombok. Harga lobster konsumsi dan permintaan pasar yang cenderung stabil, menjadikan komoditas ini masih mempunyai peluang yang menjanjikan untuk didorong menjadi sebuah industri.
Lain halnya dengan kerang mutiara, sejalan dengan kebijakan KKP terkait pengembangan Idustrialisasi Mutiara, maka komoditas ini tidak bisa dianggap remeh, sehingga arah kebijakan pengembangan marikultur juga tetap diarahkan untuk menjamin usaha budidaya penghasil perhiasaan ini tetap berkembang secara berkelanjutan. Jika melihat dari status penguasaan teknologi budidaya, sampai saat ini menunjukan adanya perkembangan yang menggembirakan, tengok misalnya UPT Ditjen Perikanan Budidaya melalui peran perekayasaan telah mampu memberikan andil dalam pengembangan usaha budidaya kerag mutiara di sentral-sentral produksi seperti NTB. Bahkan, BBL Lombok telah membuat percontohan dengan menggandeng masyarakat sekitar untuk terjun melakukan usaha budidaya kerang mutiara melalui pola segmentasi. Sebuah upaya yang patut mendapat apresiasi dan memberi harapan baru bagi pengembangan industri mutiara nasional.
sumber : dpjb.kkp.go.id
sumber : dpjb.kkp.go.id
