Maluku agar diberi otonomi khusus kelautan dan perikanan


Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memberikan Maluku otonomi khusus kelautan dan perikanan sebagai bagian dari tuntutan keadilan yang selama ini dimarginalkan dalam proses pembangunan.

Desakan itu disampaikan DPD KNPI Maluku melalui Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, usai peringatan ke- 86 Sumpah Pemuda di Ambon.

Ketua DPD KNPI Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina, mengatakan, "Jadi dengan begitu Maluku butuh perlakukan khusus sebagaimana pemerintah Indonesia memberikan kepada Aceh, Papua, dan Papua Barat."

Desakan lain, penuntasan pembangunan infrastruktur Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Komponen pemuda Maluku juga mendesak direalisasikan PI 10 persen pengelolaan gas alam di Blok Masela sebagaimana janji disampaikan sejak Presiden Susilo Yudhoyono, di Ambon.

Maluku memiliki 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya yang seluas 581.376 kilometer persegi adalah laut. Maluku adalah provinsi dengan perairan paling luas se-Indonesia, memanjang dari utara-tengah Laut Banda hingga ke selatan. 

"Selama ini alokasi anggaran untuk membangun Maluku hanya memperhitungkan luas dataran yang hanya 7,6 persen dari wilayah seluas 581.376 KM2 sehingga belum menjawab kebutuhan maupun pemerataan pembangunan di daerah ini," kata Sahuburua.


sumber : antaranews.com
Share: