Untuk menekan ketergantungan masyarakat pada pasokan ikan laut, tim Dinas Kelautan Perikanan bersama Pemerintah Aceh akan membuat program pengembangan budi daya ikan air tawar. Mengingat harga ikan juga menyumbang inflasi daerah yang cukup tinggi, maka program ini terasa perlu untuk dilakukan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Ir Diaduddin mengakui gerakan ini akan dikembangkan bersama dukungan Tim Kabupaten di seluruh Aceh. “Nanti program ini kita sinergikan dengan gerakan mengoptimalkan budi daya ikan air tawar yang sudah berjalan di beberapa daerah, Jadi gerakan ini tidak parsial tapi saling mendukung, bayangkan saja kalau kita terus menerus bergantung dengan hasil tangkapan nelayan itu berarti sama saja seperti kita memperkosa laut dengan tanpa jeda, dengan demikian hasil tangkapan nelayan semakin berkurang” katanya kepada Suara Nasional.
Menurutnya, ikan tawar atau laut tiap tahun menyunmbang angka inflasi yang cukup tinggi pada bulan-bulan yang padat dengan acara kenduri , Untuk menyiasati, maka gerakan ini akan digalakkan di tiap tempat tinggal masyarakat.
Mantan Kepala UPTD Kuala Idi ini mengakui konsep ini bukan pertama kali dilontarkan sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Budi Daya Air Tawar, untuk penerapannya warga diminta menyisakan sebagian lahan rumah untuk pembuatan kolam ikan air tawar sementara Dinas akan menyediakan bibit melalui Balai Benih Ikan (BBI) yang sudah banyak tersedia di Aceh seperti UPTD Pembenihan Budi Daya Perikanan Air Tawar Batee Iliek, juga Sub BBI Toweran Aceh Tengah dan sub BBI Lawebakung Aceh tenggara.
“Kita ingin kebun pekarangan dan kolam ikan dijadikan satu, sehingga nanti diharapkan hasil kebun itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, minimal kebutuhan lauk-pauk sehari-hari. Otomatis kalau kebutuhan tidak melonjak tinggi, misalnya pada saat angin selatan ikan laut naik tinggi harganya maka masyarakat dapat memilih mengkonsumsi ikan air tawar” jelasnya.
Saat ini kata Diaduddin sapaan akrabnya, tim masih fokus menyusun konsep tersebut. Jika konsep ini rampung maka akan disosialisasikan ke masyarakat yang disusul penggalangan program di masyarakat. “Kita belum tahu bagaimana skalanya, apakah skala kecil maupun besar. Namanya juga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga” ujarnya.
Sementara itu untuk lebih emantapkan program pemerintah Aceh disambut baik oleh legislative melalui Komisi B DPRA beberapa waktu lalu tepatnya10 Mei 2013 telah melakukan studi banding di Maluku untuk mengetahui budi daya ikan air tawar, bersama koleganya komisi B DPRD Maluku bersama Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Pemerintah Aceh dalam tahun 2014 berniat mengembangkan bidang perikanan budaya air tawar dengan rencana membangun secara besar-besaran pusat balai benih perikanan Aceh, karena sangat disyangkan selama ini benih-benih ikan berkualitas ekspor selalu dipasok atau disuplay dari Provinsi Bali padahal Aceh memiliki sumber daya alam yang bagus untuk dikembangkan namun selama ini terabaikan dikhawatirkan setelah dana otsus habis Aceh semakin terpuruk.
sumber : bibitikan.net
