Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) permudah petambak ikan untuk bisa mendapatkan akses kredit perbankan melalui sertifikasi tanah dan tambak. Terobosan tersebut dilakukan melalui program SEHATKAN (Sertifikasi Hak Tanah dan Budidaya Ikan).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, melalui program SEHATKAN, para petambak ikan bisa mengurus sertifikasi lahan tambaknya tanpa dipungut biaya. Sertifikat lahan itu nantinya bisa dijadikan agunan ke bank untuk memeroleh kredit.
"Tahun 2015 kita punya SEHATKAN, sampai saat ini sudah ada realisasi sekitar 7.000 bidang tanah yang diproses. Tahun 2018 kita tergetkan bisa 8.000 bidang tanah, satu sertifikasi bidang tanah bisa untuk agunan pinjaman Rp 500 juta," ujar Slamet di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur,Jakarta Pusat.
Diakui Slamet bahwa sertifikat lahan bukan satu-satunya penilaian perbankan mengenai layak atau tidaknya petambak itu mendapatkan kredit bank. Ada beberapa kriteria lain seperti pemanfaatan teknologi yang menjadi nilai tambah bagi perbankan. Hal ini lantaran sektor perbankan masih menganggap usaha perikanan sebagai sektor baru dan berisiko tinggi.
"Tidak langusng. Mereka juga melihat teknologinya yang digunakan, juga memastikan pasarnya. Jadi banyak kriteria di samping agunannya. Tapi untuk satu orang saja setelah dia punya sertifikat tanah, pembudidaya kan punya bargaining dengan mengagunkan itu," jelas Slamet.
Slamet menuturkan, program SEHATKAN tersebut sudah disinergikan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga bunga pada peternak ikan ini hanya dikenakan 12 persen. KKP berharap, pemerintah bisa menurunkan lagi bunga KUR khusus pembudidaya ikan pada tahun depan.
"Selama ini ada KUR dan lain-lain. Tapi harapan kita ada bunga khusus untuk pembudidaya, para pembuat pakan, termasuk untuk nelayan ada bunga khusus. sekitar 12 persen, tapi mereka berani karena menguntungkan. Selain BRI, juga dari Mandiri, dan BNI," tutupnya.
sumber : merdeka.com
