Pemerintah Jokowi-JK saat ini tengah gencar mengembangkan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. Pemerintah bahkan telah membentuk badan Otorita Danau Toba yang bertugas memajukan pariwisata daerah tersebut.
Dorongan paling kuat terkait penataan Danau Toba adalah membuat seluruh Karamba Jaring Apung (KJA) yang berada di Toba segera angkat kaki. Salah satu dorongan tersebut dikarenakan usaha perikanan menjadi salah satu kontributor yang membuat menurunnya kualitas air danau toba akibat kotoran ikan dan ikan yang mati.
Meski fakta tersebut tidak bisa diabaikan, namun tidak semua pelaku industri berkontribusi pada pencemaran di Danau Toba. Pemerintah justru tidak menemukan limbah yang mengancam di keramba.
"Kita perlu mengedukasi pejabat-pejabat, karena semua indsutri pasti ada limbahnya, tapi bagaimana mengaturnya agar bisa terus berkelanjutan (Sustainable Fisheries)," ucap Peneliti Senior Balitbang KKP, Endi Setiadi Kartamihadja.
Menurutnya, salah satu perusahaan yang menerapkan sistem Sustainbale Fisheries tersebut adalah PT Suri Tani Pemuka (STP), anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA). Upaya berkesinambungan dilakukan dengan melakukan inovasi pada penggunaan pakan ikan yang memiliki kadar Phospor rendah serta pemanfaatan berbagai macam teknologi.
"Kami menggunakan Feed Broadcaster dalam memberikan pakan ikan sehingga pemberian pakan ikan dapat diatur dan diukur sesuai dengan kebutuhan ikan," ujar Direktur External Communication JAPFA, Rachmat Indrajaya.
Untuk pengelolaan kotoran ikan, perusahaan menggunakan teknologi lift-up system untuk mengangkat kotoran ikan dan ikan mati yang ada di dasar karamba.
Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung mengatakan, selain zona pariwisata di Toba, juga harus memasukkan zona budidaya yang lain. Kehadiran budidaya ikan tidak mengancam kualitas air Danau Toba apabila dikelola dengan pendekatan Sustainable Fisheries.
Beberapa waktu lalu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menyerukan pembersihan usaha keramba ikan di Danau Toba. Bisnis keramba pun sempat dianggap penyumbang limbah, terutama karena munculnya endapan pakan ikan. Awal 2016, Rizal sempat mengultimatum sejumlah pelaku bisnis keramba di daerah itu.
sumber : merdeka.com
