KKP dorong UMKM kembangkan budidaya berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna mengembangkan budi daya perikanan secara berkelanjutan guna meningkatkan daya saing produk nasional.
"Terbukti UMKM tahan terhadap perubahan ekonomi global dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya UMKM yang bergerak di bidang perikanan budidaya," kata Direktur Jenderal Budidaya Perikanan KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
KKP juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak dalam rangka mengembangkan UMKM perikanan, misalnya dengan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER).
Kerja sama itu, ujar dia, meliputi penelitian, pendampingan dan pelatihan manajemen serta kewirausahaan kepada para UMKM yang terlibat langsung di bidang perikanan budidaya. "Pelaku UMKM saat ini mendapat porsi yang sangat besar dari pemerintah untuk dikembangkan dan dibesarkan," papar Slamet.
Sedangkan untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan, KKP juga menjajaki kerjasama dengan Pusat Riset Pertanian Internasional Australia (ACIAR).
Kerja sama dengan ACIAR tersebut, lanjutnya, terkait penerapan konsep Perikanan Berbasis Budaya ("Culture Based Fisheries"/CBF) di Indonesia. "CBF adalah wujud dari usaha budidaya perikanan yang memanfaatkan badan air dari suatu perairan umum dan dikelola secara berkelanjutan. Ini akan dikembangkan di beberapa lokasi yang cocok dan sesuai di Indonesia," jelas Slamet.
Dalam kerja sama itu, ACIAR diberitakan akan memberikan hibah sebesar 300.000 dolar Australia untuk pengembangan CBF di Indonesia menuju perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, dan memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Sebelumnya, Slamet Soebjakto menyatakan program bantuan 100 juta ekor benih ikan kepada masyarakat pembudidaya ditargetkan rampung pada bulan November 2016.
"Saat ini realisasi bantuan benih ikan sudah hampir 22 juta ekor untuk seluruh Indonesia," kata Slamet.
Menurut dia, realisasi bantuan benih ikan tersebut juga dilakukan secara merata alokasinya antara di Jawa dan luar Jawa.
Ia mengemukakan, program 100 juta benih itu juga bakal membuat posisi Balai Benih Ikan (BBI) menjadi semakin penting.
Hal tersebut, lanjutnya, karena unit pelaksana teknis (UPT) baik yang di bawah naungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga semakin diandalkan untuk pengadaan benih dan induk.
Berdasarkan data KKP, target produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 ini tercatat 19,5 juta ton, sedangkan pada 2017 ditargetkan mencapai 22 juta ton sehingga penyebaran benih kepada masyarakat juga penting untuk mewujudkannya. 

sumber : kontan.co.id
Share: