Kenaikan PNBP menambah beban pengusaha perikanan

Upaya pemerintah menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan mendapat respon yang beragam dari pelaku usaha perikanan.
Sejumlah pengusaha perikanan mengaku belum mendapatkan sosialiasi soal kenaikan PNBP tersebut. Padahal rencana tersebut otomatis menambah biaya beban pengusaha. 


Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus mengaku belum mengetahui adanya peningkatan pungutan PNBP tersebut.
Ia bilang, akan membicarakan dulu dengan para anggota asosiasinya. Namun ia memastikan, bila kenaikan PNBP benar-benar terjadi, maka sudah pasti akan menambah beban pengeluaran mereka. "Kalau sudah naik pasti menjadi bebanlah," ujar Dwi kepada KONTAN.
Kendati begitu, ia juga berharap pemerintah serius mendukung pengusaha perikanan sehingga para pengusaha juga merasakan hasil kerja pemerintah.
Hal Serupa dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja. Ia mengaku belum mengetahui informasi soal adanya kenaikan PNBP ini.
Wajan bahkan belum tahu apakah pengusaha perikanan budidaya akan ikut terdampak kenaikan tersebut. Karena itu, ia enggan mengomentari lebih jauh soal kenaikan PNBP tersebut. "Saya mau mempelajarinya dulu, jadi belum bisa kasih komentar dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan pada tahun 2016, pemerintah menggenjot PNBP dari sektor kelautan dan perikanan. Salah satu caranya, pemerintah akan menaikkan tarif dan jenis baru penerimaan negara lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP Kelautan dan Perikanan.
Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal KKP mengatakan, tahun depan KKP menargetkan setoran PNBP Rp 740,24 miliar, naik 48% ketimbang proyeksi tahun ini sebesar Rp 500 miliar. Tarif baru akan berlaku mulai tahun anggaran 2016. PP No 75/2015 ini telah diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Oktober 2015 lalu dan berlaku 60 hari setelah diundangkan.
Beleid baru ini menggantikan PP No 58/2002 tentang PNBP di sektor jasa riset kelautan dan perikanan, serta PP No 19/2006 tentang perubahan kedua PP Nomor 60/2002 tentang PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan. Menurut Sjarief, secara garis besar, tarif dan jenis PNBP baru dalam PP ini menyesuaikan nilai pungutan dengan perkembangan harga pada saat ini.
Misalnya, izin usaha perikanan untuk jenis kapal pukat cincin kecil semula bertarif Rp 14.000 per gross tonnage (GT), kini naik 197,5% menjadi Rp 41.650 per GT. Tarif izin usaha perikanan untuk jenis pancing ulur juga naik sebanyak 30% dari Rp 19.000 per GT menjadi Rp 24.700 per GT. Ada juga kenaikan tarif dari pos non sumber daya alam pelayanan uji laboratorium, pelatihan, hasil tambak, benih yang tarifnya menyesuaikan harga yang ada. 

sumber : kontan.co.id
Share:

Pengunjung

ANIMAL FEED MATERIAL

KAMI BERGERAK DI BIDANG PENYEDIAAN BAHAN PAKAN TERNAK. BAGI ANDA YANG MAU ORDER KAMI SIAP SUPLAY

Transportasi