Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Toni Ruchimat mengatakan pemerintah dituntut untuk mengelola perikanan di Indonesia, salah satunya menjamin keberlanjutan perikanan. Selain keberlanjutan, pemerintah juga dituntut untuk mengelola sektor perikanan sebaik-baiknya.
"Kita menyadari Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau yang banyak dan potensi ikan yang besar," kata Toni di Gedung KKP, Jakarta.
Untuk itu, KKP menyusun berbagai langkah menuju perikanan berkelanjutan. Pertama, penegasan dan penguatan rezim limited entry agar Indonesia tidak mengalami kerugian akibat adanya pencurian ikan ilegal.
"Ini tantangan bagi kita karena ikan di perairan kita masih banyak dan banyak yang mengincarnya. Seluruh akses harus terekam dan harus dilakukan oleh kapal kita sendiri. Harus ada izin," imbuhnya.
Kedua, penegasan entitas perikanan legal, reported and regulated fisheries. Dia menjelaskan, KKP sedang giat melakukan pemberantasan IUU fishing untuk menuju perikanan legal, tereport, dan teregulasi, mengingat data ini penting untuk membuat kebijakan.
Ketiga, penguatan instrumen pengendalian perikanan. Keempat, penguatan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) indonesia. Kelima, penguatan diplomasi perikanan internasional.
sumber :merdeka.com
