Impor Patin Vietnam Di Stop, Olahan Patin Lokal Digenjot

Memanfaatkan momentum pelarangan impor patin, pertumbuhan industri olahan patin lokal harus dipercepat dan serapan pasar domestik harus diperbesar
Sejak Januari 2012 produk olahan ikan patin (Pangasius sp.) asal Vietnam disetop arus masuknya oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) nomor 15/2011. Aturan ini ibarat karpet merah yang digelar khusus bagi patin lokal untuk tampil, dan kesempatan emas bagi pelaku industri patin Indonesia.
Sebelum dikeluarkannya larangan, produk asal Vietnam mendominasi pasokan fillet (daging tanpa tulang) ikan patin kelas super dan medium di Indonesia. Warta Pasar Ikan pada Maret 2012 mencatat, kebutuhan nasional akan fillet patin kelas super untuk hotel dan restoran mencapai 100 ton per bulan.
Fillet patin kelas super ini dibanderol antara Rp 50.000 – Rp 53.000 per kg. Bahkan untuk kelas medium yang harga per kg-nya berkisar Rp 38.000 – Rp 41.000 kebutuhannya lebih tinggi lagi, sekitar 1.000 ton per bulan. Yang tak kalah fantastis adalah kebutuhan ikan patin segar, permintaannya secara nasional mencapai 20.000 ton per bulan.
Karena itu, menurut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung, pemberlakuan Permen-KP yang menyetop fillet ikan patin asal Negeri Paman Ho tersebut harus jadi momen untuk membenahi industri patin dalam negeri. ”Momentum ini harus digunakan dengan baik, usaha pengolahan patin kita harus cepat tumbuh. Sebab kita tidak bisa menahan impor selamanya,” ungkap Saut.
Pandangan bernada pesan juga diutarakan Direktur Pengolahan P2HP Santoso. Ia menekankan, industri patin lokal harus cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk segera tumbuh dan meningkatkan daya saing. ”Pasalnya kebijakan melarang impor ini tidak bisa lama. Kalau terlalu lama, dikhawatirkan kita akan mendapat balasan dari negara lain. Akibatnya bakal banyak tantangan dan kita akan repot,” ujarnya mewanti-wanti.
Komunikasi, Kualitas, dan Ilegal
Tetapi, memanfaatkan momentum ini bukanlah hal yang mudah. Santoso menyebut faktor komunikasi sebagai salah satu kendala. Sementara untuk membangun industri patin yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mutlak diperlukan komunikasi. Santoso pun menyarankan para pelaku melakukan koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan asosiasi patin harus memainkan perannya, menyambungkan komunikasi yang terputus antara pembudidaya, pengolah dan konsumen perantara (hotel, restoran, dan katering).
Persoalan lain diungkapkan oleh Saut. Konsistensi pasokan dengan kualitas sesuai permintaan jadi tantangan tersendiri. Diterangkan dia, untuk pasokan fillet patin asal Pulau Jawa dapat diterima. Bahkan sudah pengusaha yang biasanya impor sebagian berhasil ’dikawinkan’ dengan produsen fillet patin lokal di Pulau Jawa dan sepakat di harga Rp 35.000 per kg.
Yang masih sulit ’dikawinkan’, Saut lanjut menjelaskan, adalah produsen dari luar Pulau Jawa. ”Harganya terlalu mahal, Rp 39.000 per kg, karena ada biaya transportasi. Ini jadi tantangan cukup besar, sebab mayoritas pasar fillet patin ada di Pulau Jawa, sementara produksi di luar Pulau Jawa ini terbilang tinggi,” ungkapnya.
Berupaya mengatasi hambatan di biaya transportasi itu, Saut menginformasikan bahwa saat ini pihaknya sedang menggagas adanya subsidi transportasi. Tujuannya agar harga fillet patin asal luar Pulau Jawa dapat bersaing dengan asal Pulau Jawa.
Lebih krusial dari komunikasi dan konsistensi pasokan, seperti diutarakan oleh Direktur PT Indomaguro Tunas Unggul (Indomaguro) Tachmid Widiasto, fillet patin produksi lokal harus bersaing dengan fillet patin ilegal asal Vietnam. Tachmid mengungkapkan, ”Saya berani menjamin bahwa fillet patin ilegal asal Vietnam saat ini masih banyak sekali di pasaran.
Pemerintah harus melakukan pemeriksaan di lapangan dan segera menindak, bagaimana pun caranya. Sebab fillet ilegal ini sangat besar pengaruhnya terhadap sukses atau tidaknya industrialisasi patin nasional.”
Tachmid memberikan informasi lebih detail, fillet patin ilegal asal Vietnam dengan glazing (lapisan es) 0 % yang masuk ke Jakarta harganya hanya US$ 2,7 per kg. Bila kurs rupiah yang dipakai adalah Rp 9.400, maka harganya sekitar Rp 25.380.
Sementara fillet patin lokal, untuk bahan bakunya saja Rp 10.000 per kg dengan rendemen 33 %. Bila bahan baku ini di-fillet maka biaya produksi sudah Rp 30.000-an. Ini belum ditambah lagi dengan biaya produksi lainnya dan transportasi.
”Jadi bagaimana bisa bersaing? Di sini, pemerintah harus mendukung dengan kebijakannya,” jelas Tachmid seraya berharap dukungan pemerintah.
Bau dan Warna
Tak bisa dipungkiri, kata Tachmid, pasar fillet patin dalam negeri masih berpatokan pada kualitas dari fillet patin asal Vietnam, terutama dalam hal warna, menuntut putih. Sebab yang pertama kali mengedukasi pasar dalam negeri dengan fillet patin adalah produk asal Vietnam. Menurut Tachmid, standar kualitas ini harus bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Pasalnya, untuk mengubah preferensi konsumen pada karakteristik warna lain akan membutuhkan waktu.
Saut berpendapat serupa. Katanya, produsen mutlak memenuhi selera pasar. Bila tuntutan konsumen warna daging putih, maka harus bisa disediakan. Kalau perlu diberi perlakuan tertentu. ”Sepanjang perlakuannya memenuhi standar keamanan pangan, saya pikir tidak ada yang dilanggar. Bagaimana pun pasarlah yang menentukan. Kita tidak bisa memaksa konsumen membeli fillet warna kuning dengan alasan nasionalisme,” ia berargumentasi.
Sudimantoro yang staf Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan sepakat dengan Tachmid dan Saut. Ia membenarkan, patin lokal identik dengan bau khas lumpur dan warna daging yang tidak putih. Meski demikian, katanya, dua hal ini dapat disiasati.
Bau khas lumpur, terang Sudimantoro, disebabkan oleh methyl iso-borneol dan geosmin (bau lumpur atau bau tanah). Kedua zat ini membuat daging patin jadi terasa kurang enak dan tidak disukai konsumen. Upaya yang dapat dilakukan, tutur dia, dengan pemberokan dalam air mengalir selama 4 – 5 hari dengan kecepatan pergantian air 10 – 15 menit.
”Selain itu, teknik leaching dengan larutan garam dan STPP (sodium tripolyphospate-red) saat pengolahan dapat mengurangi bau khas/lumpur,” ujarnya.
Kemudian warna daging, lanjut Sudimantoro, dipengaruhi oleh jenis patin, kandungan karoten pada pakan, dan mengalir atau tidaknya air di kolam budidaya. Dan sebagaimana bau, kendala warna juga ada jalan keluarnya. Ia mengklaim, balai tempat ia bekerja mampu menghasilkan fillet patin dengan warna daging putih.
Kuncinya ada di pengolahan. Sebelum diolah patin harus dalam keadaan hidup, dan kemudian dilakukan bleeding agar seluruh darah keluar, sehingga daging pun berwarna putih. Apabila sebelum diolah ikan sudah mati, paparnya, warna daging akan kuning karena darah telanjur menyebar ke seluruh daging. Langkah lain adalah dengan leaching, menggunakan larutan garam dan STPP yang berkualitas aman pangan. Teknik ini akan mengikat darah dan kotoran lain sehingga warna daging akan putih.

sumber : budidaya-ikan.com
Share: