Impor Ikan & Garam Ditentang DPD

Rencana pemerintah mengizinkan impor ikan dan garam mendapat protes keras. Sebab, Indonesia yang 75 persen laut mestinya potensi perikanannya sangat luar biasa. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpaksa membuka keran impor ikan jenis tertentu untuk menyelamatkan industri pengalengan dalam negeri.
’’Kita akan menolak adanya impor apapun dari Kementerian Kelautan, terutama produk dari kelautan,’’ ungkap Anggota Komite II DPD Hana Yohana Fadel Muhammad Hana usai menghadiri rapat kerja Komite II dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung DPD RI, Jakarta.
Menurut dia, sebagai negara maritim seharusnya pemerintah lebih meningkatkan budidaya kelautan dan perikanan. Sebab, hal tersebut bisa memberdayakan petani dan nelayan. ’’Kita seharusnya bisa meningkatkan budidaya kelautan dan perikanan,’’ tutur anggota Komite II DPD RI itu.
Untuk itu, Hana berpendapat, seharusnya alokasi untuk anggaran budidaya perikanan dan garam ditambah lagi karena mengingat besarnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia.
’’Anggaran untuk budidaya perikanan dan garam semestinya ditambah lagi,’’ paparnya. Sebab, lanjutnya, saat ini jumlah anggaran di kementerian kelautan tidaklah begitu besar. Tetapi, hal itu bukanlah suatu yang dapat dijadikan alasan. ’’Kalo kita berbicara hal itu, terus menerus kapan para nelayan kita kehidupannya meningkat atau sejahtera,’’ ulas Istri Fadel Muhammad ini.
Hana mengakui, komite yang membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan pernah mengusulkan agar alokasi dana untuk budidaya perikanan di tingkat sebesar 33 persen. Namun hal itu tidak dikuti, seperti sekarang 20 kelompok harapannya ke depan berikutnya menjadi 40 atau 50 kelompok karena cukup besar dampak positifnya untuk mereka (nelayan).
’’Yang pasti harapan kita rakyat di daerah, tetap mendapatkan bantuan program-program budidaya tersebut, bukan dikurangi. Tetapi harusnya ditambah,’’ jelasnya. Sementara itu, menurut anggota Komite II DPD RI Abd. Jabbar Toba, impor garam yang saat ini masih dilakukan beberapa importir dinilai menghancurkan harga garam rakyat.
’’Produksi kita masih melimpah, tapi keran impor yang dibuka sejak 2010 ternyata tak serius dihentikan pemerintah,’’ pungkas dia. Menurut Jabbar, impor garam awalnya akibat anomali cuaca pada 2010. Melihat cuaca yang mulai stabil, beberapa kali pemerintah menegaskan untuk menghentikan impor garam.
’’Faktanya, selama Juni hingga saat ini, yang merupakan saat panen raya, garam impor masih saja masuk ke Indonesia,’’ imbuhnya. Akibatnya, harga garam rakyat jatuh di bawah hpp (harga pokok penjualan) yang dipatok, yaitu Rp 750 per kilogram kualitas satu (KW1) dan Rp 550 per kilogram kualitas dua (KW2).
’’Garam rakyat jatuh menjadi Rp 350 per kilogram untuk KW1 dan Rp 300 per kilogram untuk KW2,’’ kata Senator asal Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo usai raker dengan Komite III DPD mengatakan, pihaknya akan menghentikan impor garam selama tiga bulan mendatang atau November.

sumber : budidaya-ikan.com



Share: