Proyek PPI di Desa Belakang Wamar Kabupaten Kepulauan Aru yang telah cukup lama dimulai, didiamkan cukup lama mulai tahun 2009 hingga 2012 kemarin kini direncanakan akan dilanjutkan kembali. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku di tahun 2013 kembali menyiapkan anggaran untuk proses penyelesaian proyek PPI di wilayah Ambon, Maluku tersebut.
“Kita akan kembali melakukan pengerjaan terhadap proyek PPI di Desa Belakang Wamar, Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Sekretaris DKP Maluku, Agus Simaela.
Simaela mengatakan pihaknya telah memerintahkan staff untuk kembali melakukan survey lapangan sebelum pengerjaan tahap lanjutan.
Soal anggaran, Simaela menjelaskan pihaknya belum mengetahui berapa besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk pengerjaan PPI tersebut.
Untuk diketahui, Pekerjaan dermaga perikanan di Desa Belakang Wamar Kabupaten Kepulauan Aru yang dibangun sampai tahun 2009 lalu, hingga kini tidak lagi disentuh oleh para kuli bangunan untuk kelanjutan pekerjaannya. pasalnya informasi yang didapatkan anggaran yang ada pada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku tidak lagi menyanggupi kelanjutan pekerjaan proyek tersebut.
Anehnya, pekerjaan ini hanya dibiayai selama 3 tahun mulai terhitung tahun 2007-2009.
Sungguh hal ini sangatlah disayangkan, lantaran bangunan dermaga perikanan di daerah tersebut sangatlah dibutuhkan oleh para kelompok nelayan disana.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Agus Simaela yang dikonfirmasi, mengakui kebenaran informasi tersebut, bahkan Simaela menjelaskan, pekerjaan pembangunan dermaga perikanan di Belakang Wamar ini hanya didanai selama kurang lebih 3 tahun terhitung mulai dari awal pembangunannya.
“Kegiatan pembangunan di Desa Belakang Wamar Kabupaten Kepulauan Aru itu memang benar dibangun pada tahun 2007 dan pekerjaannya berlangsung hingga tahun 2009,” ujar Simaela.
Dia menjelaskan, seiring pekerjaan proyek tersebut berjalan pada tahun 2009, DKP Maluku melakukan konsultasi penganggaran terhadap pekerjaan tersebut agar tetap berjalan. Alhasil perjuangan DKP Maluku baik di kementrian DKP RI dan juga di meja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku ternyata kandas dan hasil anggaran yang diperoleh adalah nihil hingga pada tahun 2009.
“Sementara proyek tersebut dilakukan, kita dari DKP telah mengusulkan anggaran ke Kementrian DKP RI dan Pemda Maluku Cq Bappeda namun seluruh upaya dan hasil nihil. Dengan sangat terpaksa kita menon-aktifkan pekerjaan tersebut hingga ada anggaran,” katanya.
Dirinya mengatakan, Kepala Dinas (Kadis) DKP Maluku, Bastian Mainassy sementara ini tengah memperjuangkan anggarannya ke kementrian untuk kedua kalinya, sehingga harapannya pekerjaan tersebut dapat kembali di aktifkan pada tahun 2013 ini.
“Kita hanya bisa mengharapkan agar pekerjaan tersebut dapat kembali diaktifkan pada tahun 2013,” harapnya.
sumber : bibitikan.net
